Kenapa SBY DIAM terhadap GKI Yasmin?

  
Malang benar nasib jemaat GKI Yasmin. Gereja mereka yang berlokasi di Jalan Abdullah Bin Nuh disegel dan ditutup atas perintah Walikota Bogor Diani Budiarto. Tak bisa melangsungkan ibadah di gereja, mereka mau tak mau melakukan kebaktian di tepian jalan dan di rumah jemaat. Namun, tetap saja, tekanan dari berbagai kelompok massa yang berujung ricuh kerap terjadi.

Tak pelak, menjalankan ibadah pun menjadi sesuatu yang mahal bagi jemaat GKI Yasmin. Padahal, menurut undang-undang, beribadah merupakan hak setiap warga negara.

Desakan banyak kalangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menertibkan Walikota Bogor pun kencang mengemuka. Presiden SBY dituntut untuk turun tangan dan bertanggung jawab penutupan polemik GKI Yasmin ini. Bila terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan menjalar kemana-mana.

Terkait hal ini, pejuang HAM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM Imparsial, Rachland Nashidik mengatakan, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi presiden untuk melakukan intervensi. Dia pun mengungkapkan alasan mengapa presiden tak bisa melakukan hal tersebut.




Awalnya, tutur dia, Mahkamah Agung memerintahkan Walikota Bogor mencabut pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin. Walikota melawan perintah MA dengan mengeluarkan keputusan pencabutan IMB GKI Yasmin. Dan, lanjutnya, pihak GKI Yasmin tidak melakukan gugatan di pengadilan usaha tata negara (PTUN) atas pencabutan IMB tersebut.

"Walikota beralasan, pencabutan IMB didasari oleh fakta adanya laporan sebagian warga setempat kepada polisi. Sebagian warga mengklaim, saat itu mereka tidak mengetahui bahwa tanda tangan mereka diminta oleh lurah dan RT untuk persetujuan pembangunan gereja," ujarnya kepada Jaringnews via pesan singkat, Minggu (22/1).

Rachland melanjutkan, kasus laporan sebagian warga tersebut saat ini sudah berada pada tahapan kasasi. Pada tingkat pengadilan negeri dan banding, pengadilan mengalahkan pihak GKI Yasmin.

"Keadaan itulah, yakni pencabutan IMB dan kemenangan pengaduan warga setempat pada tingkat banding, yang membuat pihak Walikota dan massa organisasi minoritas Islam yg galak itu berada di atas angin. Mereka meyakini, secara hukum justru mereka yang benar. Sebaliknya, pihak GKI Yasmin yang malah melawan hukum," paparnya.

Dia menambahkan, hal itu juga yang menjadi sebab polisi tidak punya pilihan lain kecuali meminta pihak jemaat GKI Yasmin tidak melakukan kegiatan di tempat yang sedang disengketakan.

"Lalu, Mendagri memerintahkan Walikota membatalkan pencabutan IMB Gereja Yasmin. Walikota berkeras menolak dengan argumen putusan pengadilan pada tingkat PN dan Banding justru mengalahkan GKI Yasmin," urainya.

Nah, dalam kompleksitas masalah demikian, seperti yang ditegaskan Rachland di awal, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam era otonomi daerah saat ini, Presiden tidak bisa memecat kepala daerah yang melanggar konstitusi sekalipun.

"Pemecatan, bila itu mungkin, hanya bisa dilakukan pada level pemerintahan daerah, yakni melalui persetujuan dan inisiatif parpol-parpol di DPRD setempat. Namun, sampai hari ini, tak satupun parpol memerintahkan impeachment (pemakzulan) pada walikota Bogor," pungkasnya.